Sedangkanundang undang nomor 32 tahun 2004 negara kesatuan, haruslah menyertakan diri dekonstrasi dan desentralisasi kedua hal ini mutlak harus ada dalam system pemerintahan Negara kesatuan, sehingga pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah. Dimana kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi dalam hal pembuatan undang undang adalah Jakarta- . Indonesia adalah negara Republik dengan sistem pemerintahan presidensial, yang artinya dipimpin seorang presiden. Meski dipimpin presiden, bukan berarti ada penguasa tunggal di negara Republik Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia membedakan atas tiga hal yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. PembelajaranPertama tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, sedangkan Pembelajaran Kedua tentang Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Baca juga: Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Vay Nhanh Fast Money. Mahasiswa/Alumni Universitas Sriwijaya15 Desember 2021 1612Hai Anonim, saya bantu jawab ya Jawabannya oleh rakyat melalui pilkada pemilihan kepala daerah. Untuk lebih jelasnya simak pembahasan berikut ya, Pilkada pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung di daerah-daerah tingkat 1 dan tingkat II. Untuk provinsi pemilihan gubernur, untuk kabupaten pemilihan bupati, untuk tingkat kota pemilihan walikota. Sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan penunjukan langsung oleh pemerintah pusat, kemudian kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sejak berlakunya UU tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Pilkada merupakan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten, dan KPU kota, dengan diawasi oleh Bawaslu badan pengawas pemilu. Jadi, dari soal tersebut, saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui pemilu atau pilkada. Senoga membantu - Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah tersebut disebut urusan rumah tangga daerah. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri ini kemudian disebut daerah otonom. Salah satu asas dalam otonomi daerah adalah asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari lembaga-lembaga otonom di pusat kepada lembaga otonom di Pemerintah Pusat dan Sifat Otonomi Daerah Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani pusat adalah Hubungan luar negeri. Pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan peradilan. Kebijakan moneter. Kebijakan makro ekonomi. Standardisasi nasional. Adminstrasi Pemerintahan. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pengembangan sumber daya manusia. Baca juga Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat Diproyeksikan Jadi Calon Daerah Otonom Baru Otonomi yang diserahkan pusat kepada daerah memiliki sejumlah sifat yang harus dipenuhi. Sifat otonomi daerah tersebut adalah Luas Kewenangan yang diserahkan kepada daerah bersifat luas karena kuantitas kewenangannya banyak. Kewenangan sisa justru berada pada pemerintah pusat. Nyata Kewenangan yang diserahkan kepada daerah bersifat nyata karena kewenangan yang diselenggarakan menyangkut yang dperlukan, tumbuh dan hidup, serta berkembang di daerah. Bertanggung jawab Kewenangannya bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antardaerah. Kewenangan Daerah Otonom Otonomi seluas-luasnya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Salah satu daerah otonom adalah provinsi. Selain sebagai daerah otonom, provinsi juga menjadi daerah administratif. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka desentralisasi adalah Kewenangan yang Bersifat Lintas Kabupaten dan Kota Kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Kewenangan Pemerintahan Lainnya Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah provinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi budaya/ pariwisata, penanganan penyakit menular, perencanaan tata ruang provinsi. Kewenangan Kelautan Eksplorasim eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan. Kewenangan Lain Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan kota diserahkan kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut. Baca juga Sejarah Otonomi Daerah dari Masa Kolonial hingga Pasca Kemerdekaan Keseimbangan Kekuasaan Otonomi Daerah Otonomi daerah dalam negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Akan tetapi, pengawasan diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar atau sebaliknya, sehingga terjadi kesimbangan kekuasaan. Keseimbangan ini diwujudkan dengan kewenangan bupati atau gubernur membuat peraturan daerah atau perda. Perda tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Jika bertentangan, maka pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri berhak membatalkan perda tersebut. Referensi Ubaedillah, A. 2017. Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi. Jakarta Kencana Kaho, Josef Riwu. 2012. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta Polgov Fisipol UGM Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Halo Cara M. Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya Ÿ˜Š Jawaban yang benar adalah B. Cermati pembahasan berikut ini. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana dalm setiap pemilihan wakil rakyat baik pusat maupun daerah dipilih oleh rakyat sendiri. DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri dalam pemilihannya dilakukan secara luber jurdil langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat melalui PILKADA. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B. Semoga membantu ya Ÿ˜Š

perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi